Di zaman Soekarno, Indonesia bisa dibilang sedang menikmati kejayaannya di bidang politik Internasional. Pengaruh Indonesia lewat sosok Soekarno begitu besar di mata dunia. Uni Soviet, yang waktu itu menjadi salah satu negara besar dunia bahkan segan terhadap Indonesia. Pada perkem
bangan selanjutnya, tercipta hubungan baik antara lndonesia dan Uni Soviet.
Sikap Uni Soviet pada masa perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia ialah meyakinkan Soekarno bahwa Uni So
vietadalah kekuatan yang dapat diandalkan Indonesia dalam mempertahankan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, pada awal tahun 1948, atas prakarsa lndonesia dicapai ke
sepakatan pendahuluan mengenai terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Uni Soviet. Namun, karena beberapa peristiwa di Indonesia, realisasi kesepakatan tersebut secara praktis baru dimulai pada awal tahun 1950-an.
Pada musim semi tahun 1952 delegasi Indonesia berangkat ke Moskwa untuk ikut serta dalam Persidangan Ekonomi Dunia. Anggota delegasi antara lain Adam Malik, yang kemudian menjadi Duta Besar Republik lndonesia untuk Uni Soviet, bahkan kemudian menjadi Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden RI.
Pada bulan April tahun 1955 Uni Soviet menyambut baik Konferensi Negara-Negara Asia dan Afrika di Bandung. Sambutan positif itu tampaknya dapat meyakinkan Soekarno bahwa persepsi Moskwa terhadap keadaan dunia setelah Perang Dunia II lebih pluralis daripada pandangan Barat. Sikap negara-negara Barat terhadap Konferensi Bandung dan Gerakan Non-Blok secara terus terang diucapkan oleh Menlu AS John Foster Dulles, yang menyebut sikap netral Indonesia sebagai ”politik amoral”. Satu atau dua tahun kemudian sikap negatif itu diperlihatkan secara lebih keras pula dalam bentuk bantuan militer yang diberikan oleh pihak Barat kepada para pemberontak separatis di Sumatra dan Sulawesi.
Banyak pengamat menganggap Soekarno sebagai seorang romantik dalam politik. Soekarno sendiri tampaknya tidak keberatan atas persepsi itu. Namun, ternyata simpatinya dalam politik luar negeri ditentukan bukan oleh emosinya, melainkan pragmatismenya, yaitu kemampuannya melihat kepentingan nasional Indonesia dan mempertimbangkan apakah politik negara lain sesuai dengan kepentingan nasionalisme Indonesia.
Kunjungan Soekarno ke Moskwa pada Agustus-September tahun 1956 menjadi peristiwa yang sangat penting artinya dalam sejarah hubungan Indonesia dan Uni Soviet. Baru pada waktu itulah Indonesia memperoleh simpati di Uni Soviet. Setelah mengunjungi banyak daerah dan berpidato di depan ratusan ribu orang, Soekarno berhasil mengubah sikap masyarakat Uni Soviet tentang negara lndonesia yang dianggap jauh dan kurang diketahui, menjadi salah satu negara yang paling disukai orang Soviet. Selain itu pula, Soekarno menemukan titik persamaan dengan tokoh-tokoh politik Soviet, pertama-tama karena pertimbangan kepentingan secara pragmatis dan wajar.
Hubungan baik lndonesia-Uni Soviet ini terbukti banyak memberikan manfaat bagi Indonesia. Uni Soviet memberikan kepada Indonesia bantuan militer yang tidak ada bandingannya. Ribuan orang militer Indonesia diajari oleh instruktur-instruktur Soviet. Kerja sama ekonomi berkembang aktif pada waktu itu. Akan tetapi, semua hal tersebut tidak mengakibatkan kenaikan nyata pengaruh politik Soviet di Rl, khususnya dalam ABRI. Namun, hal itu tidak mengecilkan arti rasa simpati orang biasa yang timbul antara para anggota AL, AU, pasukan tank dan roket, serta ahli sipil kedua negara itu.
Hubungan baik antara Soekarno dan Uni Soviet juga meninggalkan cerita menarik, yaitu terkait dengan ditemukan-nya makam Imam Bukhari. Mungkin, tanpa jasa Soekarno, kompleks pemakaman Imam Bukhari tidak mungkin seindah dan semegah sekarang. Imam Bukhari ialah seorang pengumpul hadis sahih Nabi Muhammad saw. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan tahun 196 Hijriah atau 810 Masehi. Beliau diberi nama Muhammad oleh ayahnya yang bernama Ismail bin lbrahim. Tapi akhirnya lebih dikenal sebagai Imam Bukhari, dari nama kota Bukhara. Selama hidupnya, Imam Bukhari menghimpun sejuta hadis dari Rasulullah saw. Dia menyaring dan mempelajari hadis-hadis tersebut untuk menentukan mana hadis yang kuat atau lemah. Akhirnya Imam Bukhari menuliskan sebanyak 9.082 hadis dalam karya monumentalnya AI Jami'al-Shahil yang dikenal sebagai Shahih Bukhari.
Bagaimana Soekarno dapat berjasa dalam menemukan makam Imam Bukhari? Ceritanya berawal ketika Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet pada tahun '60-an. Saat itu Soekarno pernah meminta pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet, Nikita Sergeyevich Khrushchev, mencarikan untuknya makam orang suci Islam yang sangat terkenal bernama Imam Bukhari.
Menerima permintaan dari sahabatnya itu, Khrushchev pun segera memerintahkan pasukan elitenya untuk menemukan makam yang dimaksud. Tak berapa lama kemudian pencarian makam Imam Bukhari pun berhasil. Mendengar makam Imam Bukhari telah ditemukan, Soekarno pun Iangsung berziarah, naik kereta api dari Moskow ke Samarkand, tempat di mana makam lmamnBukhari tersebut ditemukan. Soekarno tiba malam hari dan langsung membaca Alquran sampai esok paginya, tidak tidur.
Saat ditemukan, makam dalam kondisi tidak terurus soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya Ia bahkan sempat menawarkan agar makam dipindahkan ke Indonesia apabila Uni Soviet tidak mampu merawat dan menjaga makam tersebut. Emas seberat makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai gantinya.
Sunday, October 29, 2017
PEMBELAJARAN REVOLUSI PRANCIS melalui Media MIND MAPPING
Tujuan pembelajaran :
- Menjelaskan peristiwa
revolusi perancis
- Menanamkan kepada siswa bahwa membuat suatu karya itu susah
dan membutuhkan proses
- Memberi pengertian kepada siswa bahwa sejarah tidak harus
guru berceramah dan siswa terlelap tidur
- Memberikan pengertian bahwa sejarah juga dapat menjadi seni
Hasil Karya mind mapping
Proses
pembelajaran
- Siswa
menunjukan hasil karyanya kepada guru dan teman-temannya
- Siswa
mempresEntasikan tentang revolusi prancis
- Siswa lalu
melakukan tanya jawab
Untuk
mendownload powerpointnya klik disini
Untuk lebih
memahami tentang revolusi perancis baca juga artikelnya disini
Mind Mapping : pembelajaran revolusi amerika dari Spiderman
Tujuan pembelajaran :
- Menjelaskan peristiwa Revolusi Amerika
- Menanamkan kepada siswa bahwa membuat suatu karya itu susah
dan membutuhkan proses
- Memberi pengertian kepada siswa bahwa sejarah tidak harus
guru berceramah dan siswa terlelap tidur
- Memberikan pengertian bahwa sejarah juga dapat menjadi seni
Hasil Karya mind mapping
Proses
pembelajaran
- Siswa
menunjukan hasil karyanya kepada guru dan teman-temannya
- Siswa
mempresentasikan tentang revolusi Amerika menggunakan PowerPoint
- Siswa lalu
melakukan tanya jawab
Untuk
mendownload powerpointnya klik disini
Untuk lebih
memahami tentang Revolusi Amerika baca juga artikelnya disini
Tugas SUMBER SEJARAH (wawancara narasumber/veteran/pelaku sejarah maupun saksi peristiwa sejarah)
Nama kelompok :
Ahmad teddy setiawan ( 01 )
Dzaffa adil N. F ( 09 )
Eqi qatrunnada A.A ( 11 )
Esti susilawati ( 12 )
Nida nur azizah ( 22 )
Biografi Narasumber :
Nama : SUKARNO
Ttl : Karanganyar (49 thn yang lalu)
Alamat : Karanganyar
Pekerjaan : TNI AD
Jabatan : kapten infranti
Informasi yang didapat :
Reformasi adalah suatu pristiwa dimana rakyat ingin perubahan semua klinik kehidupan negara ini. Terupama politik, hukum semua harus berdasarkan demokrasi.
Demokrasi adalah suara rakyata, semua suara rakyat indonesia yang terbaik dan terbanyak. Contohnya pada saat itu kepemiminan presiden yg sudah lama sekitar kurang lebihnya 30 tahun menjabat maka keinginan rakyat supaya kepemimpinan ini bisa estafetkan atau ganti pemimpin tidak lagi pa harto supaya di laksanakan secara demokratis mungkin sebelum direformasi segala sesuatu nya menurut rakyat belum demokratis . Dengan adanya reformasi ini kita dapat merasakan perbedanya reformasi dengan yg dulu dan sekarang.
Perbedaan dengan zaman sekarang :
Pada zaman dulu orang mau berkomunikasi itu dengan cara bertemu orang secara langsung. Sedangkan pada zaman sekarang orang mau berkomunikasi dengan cara menggunakan gadget. Dan pada saat ini orang cenderung bersifat egois dan individualisme
Pesan dan MoTIVASI :
Pemimpin itu melalui proses. Prosesnya seperti belajar yang tekun, berdoa, dan rasa percaya diri. Kalian harus punya kemampuan yang lebih. Tunjuklah kemampuan itu. Persaingan akan semakin ketat. Pemimpin itu harus takwa. Takwa artinnya pemimpin yang berjiwa jujur. Kalian adalah pelajar. Buatlah waktu ini kalian yang mengendalikan, jangan kalian di kendalikan waktu. Bagaimana cara mengendalikan waktu? Bangun tidur sampai tidur lagi kendalikan waktu. Jangan waktu itu kalian untuk males-malesan, harusnya kalian di isi dengan belajar, belajar , dan belajar
Berikut merupakan Presntasi Powerpoint kelompok beserta video wawancara narasumber
Saturday, October 28, 2017
Revolusi Prancis
Revolusi Perancis ~ Sebelum meletus revolusi, masyarakat Prancis terbagi ke dalam tiga golongan politik: pertama, golongan bangsawan kaya yang berjumlah sekitar 400.000 orang; kedua, terdiri dari golongan gereja atau agamawan yang berjumlah sekitar 100.000 yang terdiri dari rahib dan biarawan katolik, pendeta dan uskup; dan ketiga, meliputi sekitar 99% warga negara Prancis. Golongan ketiga ini pun dibagi ke dalam tiga bagian: (1) golongan menengah (borjuis) seperti ahli hukum, dokter, pedagang, pengusaha dan pemilik pabrik; (2) kaum buruh dan pekerja, dan; (3) golongan petani. Hak-hak politik dan hak-hak istimewa antar golongan tidak terbagi secara merata. Berbagai masalah pun muncul yang pada akhirya timbul lah gerakan revolusi Perancis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menghadirkan latar belakang, proses, dan dampak revolusi Perancis. Semoga bermanfaat. Check this out!!!
A. Latar Belakang Revolusi Perancis
Latar belakang terjadinya revolusi perancis disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor ketidak adilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, dan munculnya paham baru.
Dalam bidang politik, kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatunya ditentukan oleh bangsawan sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian, Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya tindakan korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis XIV adalah l'etat c'est moi (negara adalah saya). Untuk mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan dengan surat penahanan tanpa sebab (lettre du cas). Absolutisme Louis XIV tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang.
Sebab lain terjadinya Revolusi Prancis adalah adanya krisis keuangan. Kehidupan raja dan para bangsawan istana serta permaisuri Louis XVI ,yakni Maria Antoinette (terkenal dengan sebutan Madame deficit) yang hidup penuh dengan kemewahan dan kemegaha. Di samping itu, adanya warisan hutang dari Raja Louis XIV dan Louis XV menjadikan hutang negara makin menumpuk. Satu-satunya cara untuk mengatasi krisis keuangan ini adalah dengan cara memungut pajak dari kaum bangsawan, tetapi golongan bangsawan menolak dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan pajak adalah rakyat. Raja Prancis, Louis XVI menyadari bahwa masalah keuangan negara dapat teratasi bila setiap orang atau golongan membayar pajak. Akan tetapi karena mereka tidak memiliki kewibawaan dalam menindak golongan I dan II, maka golongan tersebut tetap memiliki hak-hak istimewa dan bebas dari pajak.
Selain faktor ketidak adilan politik dan krisi ekonomi, munculnya filsuf-filsuf pembaharu juga turut andil dalam meletusnya revolusi Prancis dengan pengaruh paham rasionalisme mereka. Paham ini hanya mau menerima suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Paham ini telah melahirkan renaisans dan humanisme yang menuntun manusia bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang karya-karyanya berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa pada saat itu termasuk tokoh masyarakat Prancis, seperti berikut.
John Locke ( 1685–1753) dengan karyanya yang berjudul Two Treaties of Government yang mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat.
Montesquieu (1689–1755) dengan karyanya L'es prit des Lois (Jiwa Undang-Undang). Dalam buku itu terdapat teorinya tentang trias politika yakni tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang, dan Judikatif (pengatur pe-ngadilan segenap pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi sewenang-wenang).
J.J. Rousseau ( 1712–1778) dengan karyanya Du Contract Social (Perjanjian Masyarakat). Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya manusia sama dan merdeka. Setiap manusia pada prinsipnya sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya kemudian membentuk semacam perjanjian sesama anggota masyarakat atau contract social. Melalui perjanjian bersama itu, dibentuk suatu badan yang diserahi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan sebenarnya bukan pada badan (pemerintah), melainkan pada rakyat.
B. Proses Terjadinya Revolusi Prancis
Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang, dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan, golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang yang bersimpati pada rakyat.
Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan III mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan I dan II. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusahamembubarkan organisasi yang dipimpin Jean Bailly dengan dukungan Comtede Mirabeau ini, baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Majelis Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi tanggal 14 Juli 1789, ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh Tentara Nasional yang dipimpin Lafayette.
Ketika terjadi pemberontakan oleh rakyat, Louis XVI melarikan diri ke luar negeri. Kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari Partai Feullant dan Partai Jacobin segera membentuk Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feullant adalah partai yang proraja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang prorepublik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Geronde dan Montague. Partai ini dipimpin oleh tiga sekawan, Robespiere, Marat, Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis XVI dan istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.
Setelah Raja Lous XVI dan istrinya dijatuhi hukuman mati, Prancis pun mengalami berbagai jenis pemerintahan, diantaranya:
1. Pemerintahan Monarki Konstitusional (1789-1793)
14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk Pasukan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Jendral Lafayette. Selanjutnya dibentuk Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Semboyan rakyat segera dikumandangkan oleh J.J. Rousseau yaitu liberte, egalite dan fraternite.
Dewan perancang undang-undang terdiri atas Partai Feullant dan Partai Jacobin. Partai Feullant bersifat pro terhadap raja yang absolut, sedangkan Partai Jacobin menghendaki Prancis berbentuk republik. Mereka beranggotakan kaum Gerondin dan Montagne di bawah pimpinan Maxmilien de’Robespierre, Marat, dan Danton. Pada masa ini juga raja Louis XVI dijatuhi hukuman pancung (guillotine) pada 22 Januari 1793 pada saat itu bentuk pemerintahan Prancis adalah republik.
2. Pemerintahan Teror atau Konvensi Nasional (1793-1794)
Pada masa ini pemegang kekuasaan pemerintahan bersikap keras, tegas, dan radikal demi penyelamatan negara. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Montagne. Di bawah pemerintahannya setiap orang yang kon3. Pemerintahan Direktori atau Direktorat (1795-1799)
3. Pemerintahan Direktori
Pada masa Direktori, pemerintahan dipimpin oleh lima orang warga negara terbaik yang disebut direktur. Masing-masing direktur memiliki kewenangan dalam mengatur masalah ekonomi, politik sosial, pertahanan-keamanan, dan keagamaan. Direktori dipilih oleh Parlemen. Pemerintah direktori ini tidak bersifat demokratis sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Dengan demikian wanita dan penduduk miskin tidak memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi. Pada masa pemerintahan direktori, rakyat tidak mempercayai pemerintah karena sering terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berakibat terancamnya kesatuan nasional Prancis. Akan tetapi, dari segi militer Prancis mengalami kemajuan yang pesat, hal ini berkat kehebatan Napoleon Bonaparte. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah ini berhasil dimanfaatkan Napoleon untuk merebut pemerintahan pada tahun 1799.
4. Pemerintahan Konsulat (1799-1804)
Pemerintahan konsulat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Napoleon sebagai Konsulat I, Cambaseres sebagai Konsulat II, dan Lebrun sebagai Konsulat III. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya Napoleon berhasil memerintah sendiri. Di bawah pimpinan Konsulat Napoleon, Perancis berhasil mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam bidang militer akan tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 1803 Napoleon terpilih sebagai kaisar Prancis atas dasar voting dalam sidang legislatif. Penobatannya dilaksanakan pada 2 Desember 1804 oleh Paus VII.
5. Masa Pemerintahan Kaisar (1804-1815)
Napoleon sebagai kaisar dimulai dengan pemerintahannya yang bersifat absolut. Hal ini jelas tidak disukai oleh rakyat Prancis. Napoleon memiliki keinginan untuk mengembalikan kekuasaan raja secara turun-temurun dan menguasai seluruh wilayah Eropa. Ia mengangkat saudara-saudaranya menjadi kepala negara terhadap wilayah yang berhasil ditaklukannya. Oleh karena itu, pemerintahan Napoleon disebut juga pemerintahan nepotisme.
Pemerintahan kekaisaran berakhir setelah Napoleon ditangkap pada tahun 1814 setelah kalah oleh negara-negara koalisi dan dibuang di Pulau Elba. Karena kecerdikannya Napoleon berhasil melarikan diri dan segera memimpin kembali pasukan Prancis untuk melawan tentara koalisi selama 100 hari. Namun, karena kekuatan militer yang tak seimbang, akhirnya Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1915. Dia dibuang ke pulau terpencil di Pasifik bagian selatan, St. Helena sampai akhirnya meninggal pada tahun 1821.tra terhadap revolusi akan dianggap sebagai musuh Prancis. Akibatnya dalam waktu satu tahun terdapat 2.500 orang Prancis dieksekusi, termasuk permaisuri Louis XVI, Marie Antoinette. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Girondin. Robespierre ditangkap dan dieksekusi dengan cara dipancung bersama dengan 20 orang pengikutnya. Pada Oktober 1795 terbentuklah pemerintahan baru yang lebih moderat yang disebut Pemerintahan Direktori.
6. Pemerintahan Reaksioner
Rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu rakyat kembali memberi peluang pada keturunan Raja Louis XVIII untuk menjadi raja di Prancis kembali (1815-1842). Raja yang berkuasa pada saat sistem pemerintahan Reaksioner, selain Raja Louis XVIII, adalah Raja Charles X (1824-1840) dan Raja Louis Philippe (1830-1848).
C. Dampak Revolusi Perancis
Revolusi Perancis telah membawa pengaruh yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial. Jiwa, semangat dan nilai-nilai revolusi sudah tertanam secara luas dan mendalam di hati rakyat dengan semboyan liberte, egalite, dan fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaran).
Di bidang politik, tampak jelas dengan meluasnya paham liberal di Spanyol, Italia, Jerman, Austria dan Rusia. Rakyat menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang sehingga terbentuklah pemerintahan monarki konstitusional. Berkembangnya semangat nasionalisme. Hal ini muncul setelah Perancis menghadapi Perang Koalisi. Mereka menentang intervensi asing, semangat ini juga menjalar ke negara-negara lain. Di samping itu juga berkembang paham demokrasi di kalangan rakyat, mereka menuntut dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, negara republik, dan sebagainya.
Di bidang ekonomi, dihapuskannya pajak feodal dan petani yang semula hanya sebagai penggarap tanah menjadi petani pemilik tanah sendiri. Di samping itu, dihapuskannya sistem gilde sehingga perindustrian dan perdagangan menjadi berkembang.
Di bidang sosial, dihapuskannya susunan masyarakat feodal yang terbagi menjadi tiga golongan dan digantikannya dengan masyarakat baru yang berdasarkan spesialisasi kerja, seperti cendekiawan, pengusaha, petani dan sebagainya.
Pengaruh pemikiran yang dihasilkan oleh revolusi Perancis terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah usaha untuk mewujudkan suatu negara merdeka yang bebas dari belenggu penjajahan. Pada saat penyusunan bentuk pemerintahan, para pendiri negara (The Founding Fathers) tidak memilih bentuk kerajaan akan tetapi memilih bentuk Republik. Hal ini tampaknya secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dari revolusi Prancis karena bentuk negara Republik memungkinkan untuk terbangunnya suasana pemerintahan yang demokratis. Seperti ditunjukkan oleh penyebab timbulnya revolusi Prancis, walau bagaimanapun bentuk kerajaan akan cenderung mengarahkan pada munculnya kekuasaan raja yang absolut dan tirani apabila tidak dibatasi dengan undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar yang dapat menjadi pengontrol jalannya kekuasaan. Di Indonesia juga diberlakukan pola pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden beserta jajaran menterinya, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan MPR, sementara kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial.
Untuk Download Powerpointnya klik disini
A. Latar Belakang Revolusi Perancis
Latar belakang terjadinya revolusi perancis disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor ketidak adilan politik, kekuasaan raja yang absolut, krisis ekonomi, dan munculnya paham baru.
Dalam bidang politik, kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatunya ditentukan oleh bangsawan sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian, Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya tindakan korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan.
Pemerintahan Louis XIV bersifat monarki absolut, di mana raja dianggap selalu benar. Semboyan Louis XIV adalah l'etat c'est moi (negara adalah saya). Untuk mempertahankan keabsolutannya itu, ia mendirikan penjara Bastille. Penjara ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berani menentang keinginan raja. Penahanan juga dilakukan terhadap orang-orang yang tidak disenangi raja. Mereka ditahan dengan surat penahanan tanpa sebab (lettre du cas). Absolutisme Louis XIV tidak terkendali karena kekuasaan raja tidak dibatasi undang-undang.
Sebab lain terjadinya Revolusi Prancis adalah adanya krisis keuangan. Kehidupan raja dan para bangsawan istana serta permaisuri Louis XVI ,yakni Maria Antoinette (terkenal dengan sebutan Madame deficit) yang hidup penuh dengan kemewahan dan kemegaha. Di samping itu, adanya warisan hutang dari Raja Louis XIV dan Louis XV menjadikan hutang negara makin menumpuk. Satu-satunya cara untuk mengatasi krisis keuangan ini adalah dengan cara memungut pajak dari kaum bangsawan, tetapi golongan bangsawan menolak dan menyatakan bahwa yang berhak menentukan pajak adalah rakyat. Raja Prancis, Louis XVI menyadari bahwa masalah keuangan negara dapat teratasi bila setiap orang atau golongan membayar pajak. Akan tetapi karena mereka tidak memiliki kewibawaan dalam menindak golongan I dan II, maka golongan tersebut tetap memiliki hak-hak istimewa dan bebas dari pajak.
Selain faktor ketidak adilan politik dan krisi ekonomi, munculnya filsuf-filsuf pembaharu juga turut andil dalam meletusnya revolusi Prancis dengan pengaruh paham rasionalisme mereka. Paham ini hanya mau menerima suatu kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Paham ini telah melahirkan renaisans dan humanisme yang menuntun manusia bebas berpikir dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, muncullah ahli-ahli pikir yang karya-karyanya berpengaruh besar terhadap masyarakat Eropa pada saat itu termasuk tokoh masyarakat Prancis, seperti berikut.
John Locke ( 1685–1753) dengan karyanya yang berjudul Two Treaties of Government yang mengumandangkan ajaran kedaulatan rakyat.
Montesquieu (1689–1755) dengan karyanya L'es prit des Lois (Jiwa Undang-Undang). Dalam buku itu terdapat teorinya tentang trias politika yakni tentang pemisahan kekuasaan antara legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang, dan Judikatif (pengatur pe-ngadilan segenap pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi sewenang-wenang).
J.J. Rousseau ( 1712–1778) dengan karyanya Du Contract Social (Perjanjian Masyarakat). Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya manusia sama dan merdeka. Setiap manusia pada prinsipnya sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya kemudian membentuk semacam perjanjian sesama anggota masyarakat atau contract social. Melalui perjanjian bersama itu, dibentuk suatu badan yang diserahi kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan sebenarnya bukan pada badan (pemerintah), melainkan pada rakyat.
B. Proses Terjadinya Revolusi Prancis
Untuk mengatasi krisis ekonomi, raja memanggil Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux). Dewan ini ternyata tidak mampu mengatasi masalah sebab dalam sidang justru terjadi pertentangan mengenai hak suara. Golongan I dan II menghendaki tiap golongan memiliki satu hak suara, sementara golongan III menghendaki setiap wakil memiliki hak satu suara. Jika dilihat dari proporsi jumlah anggota Etats Generaux yang terdiri atas golongan I, 300 orang, golongan II 300 orang, dan golongan III 600 orang, dapat disimpulkan bahwa golongan I dan II menghendaki agar golongan III kalah suara sehingga rakyat tidak mungkin menang. Jika kehendak golongan III yang dimenangkan, golongan I dan II terancam sebab di antara anggota mereka sendiri ada orang-orang yang bersimpati pada rakyat.
Pada tanggal 17 Juni 1789, anggota Etats Generaux dari golongan III mengadakan sidang sendiri, didukung oleh sebagian kecil anggota dari golongan I dan II. Peserta sidang menyatakan diri sebagai Majelis Nasional yang bertujuan memperjuangkan terbentuknya konstitusi tertulis bagi Prancis. Raja berusahamembubarkan organisasi yang dipimpin Jean Bailly dengan dukungan Comtede Mirabeau ini, baik dengan jalan perundingan maupun dengan kekerasan. Sikap raja yang berusaha membubarkan Majelis Nasional dengan jalan kekerasan menimbulkan kemarahan rakyat dan terjadilah huru-hara. Puncak huru-hara terjadi tanggal 14 Juli 1789, ketika rakyat menyerbu dan meruntuhkan penjara Bastille, lambang kekuasaan mutlak raja. Penyerangan ini didukung oleh Tentara Nasional yang dipimpin Lafayette.
Ketika terjadi pemberontakan oleh rakyat, Louis XVI melarikan diri ke luar negeri. Kesempatan ini dipergunakan oleh rakyat untuk membentuk pemerintahan baru yang demokratis. Dewan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari Partai Feullant dan Partai Jacobin segera membentuk Konstitusi Prancis pada tahun 1791. Partai Feullant adalah partai yang proraja, sedangkan Partai Jacobin adalah partai yang prorepublik. Partai Jacobin beranggotakan kaum Geronde dan Montague. Partai ini dipimpin oleh tiga sekawan, Robespiere, Marat, Danton. Keadaan negara yang semakin berbahaya membuat Dewan Legislatif membentuk pemerintahan republik pada tanggal 22 September 1792. Raja Louis XVI dan istrinya dijatuhi hukuman pancung dengan quillotine pada tanggal 22 Januari 1793.
Setelah Raja Lous XVI dan istrinya dijatuhi hukuman mati, Prancis pun mengalami berbagai jenis pemerintahan, diantaranya:
1. Pemerintahan Monarki Konstitusional (1789-1793)
14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk Pasukan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Jendral Lafayette. Selanjutnya dibentuk Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Semboyan rakyat segera dikumandangkan oleh J.J. Rousseau yaitu liberte, egalite dan fraternite.
Dewan perancang undang-undang terdiri atas Partai Feullant dan Partai Jacobin. Partai Feullant bersifat pro terhadap raja yang absolut, sedangkan Partai Jacobin menghendaki Prancis berbentuk republik. Mereka beranggotakan kaum Gerondin dan Montagne di bawah pimpinan Maxmilien de’Robespierre, Marat, dan Danton. Pada masa ini juga raja Louis XVI dijatuhi hukuman pancung (guillotine) pada 22 Januari 1793 pada saat itu bentuk pemerintahan Prancis adalah republik.
2. Pemerintahan Teror atau Konvensi Nasional (1793-1794)
Pada masa ini pemegang kekuasaan pemerintahan bersikap keras, tegas, dan radikal demi penyelamatan negara. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Montagne. Di bawah pemerintahannya setiap orang yang kon3. Pemerintahan Direktori atau Direktorat (1795-1799)
3. Pemerintahan Direktori
Pada masa Direktori, pemerintahan dipimpin oleh lima orang warga negara terbaik yang disebut direktur. Masing-masing direktur memiliki kewenangan dalam mengatur masalah ekonomi, politik sosial, pertahanan-keamanan, dan keagamaan. Direktori dipilih oleh Parlemen. Pemerintah direktori ini tidak bersifat demokratis sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Dengan demikian wanita dan penduduk miskin tidak memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi. Pada masa pemerintahan direktori, rakyat tidak mempercayai pemerintah karena sering terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berakibat terancamnya kesatuan nasional Prancis. Akan tetapi, dari segi militer Prancis mengalami kemajuan yang pesat, hal ini berkat kehebatan Napoleon Bonaparte. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah ini berhasil dimanfaatkan Napoleon untuk merebut pemerintahan pada tahun 1799.
4. Pemerintahan Konsulat (1799-1804)
Pemerintahan konsulat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Napoleon sebagai Konsulat I, Cambaseres sebagai Konsulat II, dan Lebrun sebagai Konsulat III. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya Napoleon berhasil memerintah sendiri. Di bawah pimpinan Konsulat Napoleon, Perancis berhasil mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam bidang militer akan tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 1803 Napoleon terpilih sebagai kaisar Prancis atas dasar voting dalam sidang legislatif. Penobatannya dilaksanakan pada 2 Desember 1804 oleh Paus VII.
5. Masa Pemerintahan Kaisar (1804-1815)
Napoleon sebagai kaisar dimulai dengan pemerintahannya yang bersifat absolut. Hal ini jelas tidak disukai oleh rakyat Prancis. Napoleon memiliki keinginan untuk mengembalikan kekuasaan raja secara turun-temurun dan menguasai seluruh wilayah Eropa. Ia mengangkat saudara-saudaranya menjadi kepala negara terhadap wilayah yang berhasil ditaklukannya. Oleh karena itu, pemerintahan Napoleon disebut juga pemerintahan nepotisme.
Pemerintahan kekaisaran berakhir setelah Napoleon ditangkap pada tahun 1814 setelah kalah oleh negara-negara koalisi dan dibuang di Pulau Elba. Karena kecerdikannya Napoleon berhasil melarikan diri dan segera memimpin kembali pasukan Prancis untuk melawan tentara koalisi selama 100 hari. Namun, karena kekuatan militer yang tak seimbang, akhirnya Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1915. Dia dibuang ke pulau terpencil di Pasifik bagian selatan, St. Helena sampai akhirnya meninggal pada tahun 1821.tra terhadap revolusi akan dianggap sebagai musuh Prancis. Akibatnya dalam waktu satu tahun terdapat 2.500 orang Prancis dieksekusi, termasuk permaisuri Louis XVI, Marie Antoinette. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Girondin. Robespierre ditangkap dan dieksekusi dengan cara dipancung bersama dengan 20 orang pengikutnya. Pada Oktober 1795 terbentuklah pemerintahan baru yang lebih moderat yang disebut Pemerintahan Direktori.
6. Pemerintahan Reaksioner
Rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu rakyat kembali memberi peluang pada keturunan Raja Louis XVIII untuk menjadi raja di Prancis kembali (1815-1842). Raja yang berkuasa pada saat sistem pemerintahan Reaksioner, selain Raja Louis XVIII, adalah Raja Charles X (1824-1840) dan Raja Louis Philippe (1830-1848).
C. Dampak Revolusi Perancis
Revolusi Perancis telah membawa pengaruh yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang meliputi bidang politik, ekonomi dan sosial. Jiwa, semangat dan nilai-nilai revolusi sudah tertanam secara luas dan mendalam di hati rakyat dengan semboyan liberte, egalite, dan fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaran).
Di bidang politik, tampak jelas dengan meluasnya paham liberal di Spanyol, Italia, Jerman, Austria dan Rusia. Rakyat menuntut agar kekuasaan raja dibatasi dengan undang-undang sehingga terbentuklah pemerintahan monarki konstitusional. Berkembangnya semangat nasionalisme. Hal ini muncul setelah Perancis menghadapi Perang Koalisi. Mereka menentang intervensi asing, semangat ini juga menjalar ke negara-negara lain. Di samping itu juga berkembang paham demokrasi di kalangan rakyat, mereka menuntut dibentuknya Dewan Perwakilan Rakyat, negara republik, dan sebagainya.
Di bidang ekonomi, dihapuskannya pajak feodal dan petani yang semula hanya sebagai penggarap tanah menjadi petani pemilik tanah sendiri. Di samping itu, dihapuskannya sistem gilde sehingga perindustrian dan perdagangan menjadi berkembang.
Di bidang sosial, dihapuskannya susunan masyarakat feodal yang terbagi menjadi tiga golongan dan digantikannya dengan masyarakat baru yang berdasarkan spesialisasi kerja, seperti cendekiawan, pengusaha, petani dan sebagainya.
Pengaruh pemikiran yang dihasilkan oleh revolusi Perancis terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah usaha untuk mewujudkan suatu negara merdeka yang bebas dari belenggu penjajahan. Pada saat penyusunan bentuk pemerintahan, para pendiri negara (The Founding Fathers) tidak memilih bentuk kerajaan akan tetapi memilih bentuk Republik. Hal ini tampaknya secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dari revolusi Prancis karena bentuk negara Republik memungkinkan untuk terbangunnya suasana pemerintahan yang demokratis. Seperti ditunjukkan oleh penyebab timbulnya revolusi Prancis, walau bagaimanapun bentuk kerajaan akan cenderung mengarahkan pada munculnya kekuasaan raja yang absolut dan tirani apabila tidak dibatasi dengan undang-undang. Oleh karena itu, pembentukan negara Republik Indonesia didasarkan pada Undang-undang Dasar yang dapat menjadi pengontrol jalannya kekuasaan. Di Indonesia juga diberlakukan pola pembagian kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden beserta jajaran menterinya, kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR dan MPR, sementara kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial.
Untuk Download Powerpointnya klik disini
Wednesday, October 25, 2017
SOEKARNO BILANG MALAYSIA NEGARA TANPA KONSEPSI
Mungkin kita sudah akrab dengan perseteruan antara
Indonesia dengan Malaysia. Tetapi tahukah anda? perseteruan antara Indonesia
dengan Malaysia telah terjadi jauh sebelumnya, yaitu pada era Presiden Ir.
Soekarno.
Bung Karno, yang kita kenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, tidak akan pernah membiarkan bangsa Indonesia di 'injak-injak' oleh bangsa lain. Salah satunya adalah Malaysia, yang di anggap oleh Bung Karno telah mengusik Indonesia. Tepat pada tanggal 20 Januari 1963, Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Ir. Soekarno mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia karena Bangsa ini tidak terima dengan tindakan demonstrasi anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia, Garuda.
Konyol rasanya, bila seseorang bermusuhan dengan orang lain tetapi tidak mempunyai alasan kenapa ia memusuhinya. Dan saya katakan sekali lagi saudara-saudara, bahwa Indonesia melalui Ir. Soekarno mengambil sikap bermusuhan terhadap malaysia karena Bung Karno telah mengetahui sepak terjang Malaysia ataupun negara lain seperti Inggirs, Amerika & Australia.
Apakah kita sebagai bangsa yang merdeka rela untuk di injak-injak oleh negara lain semacam Malaysia ataupun antek-anteknya? Tentu tidak saudara-saudara, kita tidak ingin itu terjadi, begitu pula dengan Bung Karno. Dalam beberapa pidatonya Bung Karno telah dengan tegas menyampaikan hal tersebut & berikut ini salah satu pidato Bung Karno tentang Malaysia :
HAI engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat manusia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang engkau keluarkan? Republik Indonesia tegas mengeluarkan konsep, PANCASILA !
Malaysia adalah suatu negara kalau boleh dinamakan negara TANPA KONSEP. Suatu negara tanpa ideologi.
Malaysia apakah negara berdikari? Sama sekali tidak. Kalau mau pertahanan tidak berhenti-berhenti, hai minta tolong Inggris, minta tolong Australia, minta tolong New Zealand.
Hai Inggris kalau betul-betul engkau anggota commonwealt, tolonglah kepada kami. H`i Australia kalau betul-betul engkau anggota commonwealt, tolonglah kepada kami. Hai New Zealand kalau betul-betul engkau anggota colmonwealt, tolonglah kepada kami. Mana itu berdikarinya, sama sekali tidak ada!
TEKS PIDATO SOEKARNO
“Dilaporkan kepada saya bahwa
Radio Kuala Lumpur berkata, ’Ooh, Republik Indonesia, Presiden Soekarno,
aaah… Sekarang sudah nggak ada artinya! Nggak ada orang yang mau
dengar, nggak ada orang yang mau ikut.' Apa benar demikian
Saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri dan saya bisa
berkata pada Saudara-saudara, Belum pernah! Nama Republik Indonesia, begitu tingginya, seperti mercusuar, daripada umat manusia di dunia ini,
terutama sekali, di dalam kalangan New Emerging Forces. Satu bukti
bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia. Bahwa dunia menerima,
merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi.
Kuala Lumpur berkata, ’Dok,
Republik Indonesia sekarang sudah jatuh dia punya nama. Nggak ada lagi
orang yang mendengarkan Republik Indonesia, nggak ada orang lagi yang
mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, Saudara-saudara?
Merasa mampu, Kuala Lumpur?! Tantang
pada Malaysia! Heh, engkau Malaysia! Apa konsepsi yang engkau berikan
kepada umat manusia?! Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di
Kalimntan utara? Atau rakyat di Malaya? Atau rakyat di Singapur? Apa
konsepsi yang kau keluarkan?!
Republik Indonesia tegap, mengeluarkan konsepsi. PANCASILA, MANIPOL USDEK, BERDIKARI, TRISAKTI, NASAKOM!
Dan ini semuanya, Saudara-saudara, saya lihat di Ca’iro (Kairo),
wuduhhh, dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Tempo hari saya
nyatakan, bahwa justru di Afrika Saudara-saudara, mereka berkata, "
Perkataan Presiden Sukarno bahwa The Crowning of Independence is not the
membership of The United Nations, but the evenity to stand in our own
feet ". Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, " It’s arrenk! it’s arrenk through Afrika! ".
Arrenk itu artinya menggelegar, menggelegar seperti gledek
mengampar-ampar, Saudara-saudara!
Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, "GO TO HELL WITH YOUR AID!!!". Pada waktu itu orang Afrika juga berkata, " It’s arrenk through Africa!".
Saya tanya sekarang kepada Malaysia; Apa? Apa suaramu yang membuat
rakyat-rakyat di lain negara merasa arrenk, merasa menggelegar? Tidak
ada! Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara tanpa konsepsi. Satu negara tanpa Ideologi, satu negara yang kosong melompong! Bahkan tempo hari sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk Overhold The Chinesse Elemet In Malaysia. To Overhold!
Untuk mengetemkan rakyat di sana yang asal dari Tiong Hoa. Dikeluarkan,
dengan rakyat yang asal dari Melayu. Kita tidak, Saudara-saudara! Kita
adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran, mempunyai
agama, sebab kalau dikatakan agama enggak boleh, memang tidak boleh.
Paham itu: Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada
dunia. Indonesia mempunyai Manipol-Usdek, memberikan Manipol-Usdek
kepada dunia; Indonesia mempunyai Trisakti, memberikan Trisakti kepada
dunia; Indonesia mempunyai Nasakom, Memberikan Nasakom kepada dunia;
Indonesia mempunyai Berdikari, memberikan ide Berdikari kepada dunia!
Kemarin dulu, di Bogor saya
katakan: Justru ide Berdikari inilah membikin kaum imperialis gemeter.
Jikalau, konferensi AA yang kedua bisa terjadi, karena mereka yakin,
lain kali, kalo konperensi AA kedua terjadi di Aljazair, dan di situ
Indonesia menganjurkan BERDIKARI, BERDIKARI, BERDIKARI kepada seluruh rakyat-rakyat Asia dan Afrika. Aku berkata di Bogor, "Lonceng kematian imperialisme berbunyi."
Sebab inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa enggak
berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip – inti daripada imperialisme
adalah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan
imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis,
memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. Malaysia, apakah engkau Berdikari? Sama sekali tidak! Kalau mau pertahanan tidak berhenti-berhenti, 'oy minta tolong Inggis, minta tolong Australi, minta tolong New Zealand.' Heeeh, kalau betul-betulan kau anggota commonwealth, tolonglah kepada kami. Hey Australie kalau betul-betul kau anggota daripada
commonwealth, tolonglah kepada kami. Hey New Zealand, kalau betul-betul
kau anggota daripada commonwealth, tolonglah kepada kami! TOLONG,
TOLONG, TOLONG! Manakah Berdikari-nya saudara-saudara? Sama sekali tidak
ada!
(Suara Tepuk Tangan Menggemparkan)
Sebaliknya kita, kita ini sekarang sedang dikepung, Saudara-saudara. Malaya itu, Singapur, adalah suatu basis sebetulnya
saudara-saudara, daripada kekuatan militer Inggris. Kalimantan Utara
basis daripada kekuatan militer Inggris! Dan saya beritahu kepada
Saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di
selatan kita. Di jadikan juga basis yang kuat. Jadi,
utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta
tolong kepada negara lain, bangsa lain. 'Heey, kamu dikepung, minta
tolong?' Tidak!
Kami malah akan berkata biar
sampai kompang kamping diserbu Indonesia, tak hancur lebur sama sekali!
Betul, sana hendak sedang mengepung kita sama sekali, dari utara, dari
selatan, nah kita sebagai rakyat yang minta tolong, terus terang saja
Saudara-saudara, kita mengasah, apa namanya – kita mengasah kita punya
dada, kita menggembleng kita punya gada, kita mengglembeng kita punya
limpung!
Beberapa hari yang lalu, sudah saya mengadakan pertemuan, dengan Pak
Jendral Nasution, dengan Pak Oemar Dhani, dengan Pak Martadinata, dengan
Pak Yamin, dengan Pak Sucipto. Mari kita sempurnakan kita punya
pertahanan, oleh karena kita ditolong! Dan sekarang, Saudara-saudaha,
sudah! Konsepsi baru daripada pertahanan ini, sudah selesai! Dan dengan
konsepsi baru itu kita berkata, ’Hayooh pakarmu maju kabeh, kita tidak
akan mundur, kita tidak akan berpisah sama yang lain!!!’
(Suara Tepuk Tangan Riuh)
Kita bisa menjadi bangsa yang besar.Itulah beberapa petikan pidato Presiden Soekarno tentang Malaysia dengan gelegar mengobarkan semangat rakyat. Ditengah karut-marut dan pergolakan hubungan Indonesia-Malaysia, sepertinya masih relevan kita mendengarkannya kembali. Silahkan mendengarkan pidato Bung Karno dengan meng-klik video/audio di atas tentang Negara Tanpa Konsep, alias Malaysia!
Tuesday, October 24, 2017
Powerpoint Materi pelajaran Kelas XI
Powerponint Materi Pelajaran Kelas XI
KERAJAAN HINDU-BUDHA DI NUSANTARA
Kerajaan Kutai Martadipura
Download
Kerajaan Tarumanegara
Download
Kerajaan Bali
Download
Kerajaan Majapahit
Download
KERAJAAN ISLAM DI NUSANTARA
Kerajaan Besar Islam di Sumatra
Download
Kerajaan Besar Islam di Jawa
Download
Kerajaan Besar Islam di Sulawesi
Download
Kerajaan Besar Islam di Maluku
Download
PERISTIWA BESAR EROPA YANG MEMPENGARUHI DUNIA
Merkantlisme
Download
Reformasi Gereja
Download
Rennaisance
Download
Revolusi industri
Download
Paham - paham besar Dunia
Download
PERANG DUNIA
Perang dunia 1
Download
Perang Dunia 2
Download
KERAJAAN HINDU-BUDHA DI NUSANTARA
Kerajaan Kutai Martadipura
Download
Kerajaan Tarumanegara
Download
Kerajaan Bali
Download
Kerajaan Majapahit
Download
KERAJAAN ISLAM DI NUSANTARA
Kerajaan Besar Islam di Sumatra
Download
Kerajaan Besar Islam di Jawa
Download
Kerajaan Besar Islam di Sulawesi
Download
Kerajaan Besar Islam di Maluku
Download
PERISTIWA BESAR EROPA YANG MEMPENGARUHI DUNIA
Merkantlisme
Download
Reformasi Gereja
Download
Rennaisance
Download
Revolusi industri
Download
Paham - paham besar Dunia
Download
PERANG DUNIA
Perang dunia 1
Download
Perang Dunia 2
Download
|
Cara mendownload
1. KLIK DOWNLOAD lalu akan muncul halaman ad.fly
2. tunggu 5 detik sampai muncul tulisan Skip ad di pojok
kanan atas
3. lalu Klik Skip ad setelah itu muncul halaman solidfiles
4. dan Klik Download
|
Subscribe to:
Posts (Atom)