tata pemerintahan majapahit

RULE OF NUSANTARA

RAJASA WANGSA
The chronicle of Javanese Empire
Susunan Tata Pemerintahan Majapahit

1. Sri Maharaja:

Sri Maharaja dianggap sebagai penjelmaan Dewa tertinggi. Memegang otoritas kebijakan politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan.

2. Bhatara Sapta Prabu:

Bhattara Saptaprabhu adalah pejabat tinggi kerajaan semacam Dewan Pertimbangan Agung atau Penasehat Raja.

3. Yuwaraja/Kumaraja:

Raja Muda. Putra Mahkota.

4. Mahapatih Hamangkubumi:

Mahapatih Amangkubhumi adalah jabatan yang tertinggi setelah Raja, yakni semacam Perdana Menteri (mantri mukya). Mahapatih Amangkubumi mengepalai Badan Pelaksana Pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan kerajaan.

5. Mahamentri i hino:

Mahamenteri Hino mempunyai kedudukan penting setelah Raja dan menerima perintah langsung dari Raja. Namun Mahamenteri Hino bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah Raja, titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya. Di antara ketiga penjabat Mahamenteri, Mahamenteri Hinolah yang terpenting dan tertinggi. Mahamenteri Hino mempunyai hubungan yang paling dekat dengan Raja, sehingga berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

6. Mahamentri i sirikan:

Mahamenteri Sirikan mempunyai kedudukan penting setelah Raja dan menerima perintah langsung dari Raja. Namun Mahamenteri Sirikan juga bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah Raja, titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya.

Di antara ketiga penjabat Mahamenteri, Mahamenteri Sirikan menduduki tempat tertinggi kedua setelah Mahamenteri Hino. Mahamenteri Sirikan juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja, tetapi tidak berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

7. Mahamentri i halu:

Mahamenteri Halu mempunyai kedudukan penting setelah Raja dan menerima perintah langsung dari Raja. Namun Mahamenteri Halu juga bukanlah pelaksana-pelaksana dari perintah Raja, titah tersebut kemudian disampaikan kepada penjabat-penjabat lain yang ada di bawahnya. Di antara ketiga penjabat Mahamenteri, Mahamenteri Halu menduduki tempat terbawah. Mahamenteri Halu juga mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja, tetapi tidak berhak mengeluarkan piagam (prasasti).

8. Pasangguhan Pranaraja:

Pasangguhan Pranajaya adalah pejabat tinggi kerajaan semacam hulubalang istana yang bertugas merencanakan dan mengambil keputusan tentang seluk beluk pemerintahan yang harus dilaksanakan para pejabat di bawahnya.

9. Pasangguhan Nayapati:

Pasangguhan Nayapati adalah pejabat tinggi kerajaan semacam hulubalang istana namun kedudukannya di bawah Pasangguhan Pranaraja yang juga bertugas merencanakan dan mengambil keputusan tentang seluk beluk pemerintahan yang harus dilaksanakan para pejabat di bawahnya.

10. Rakryan Patih/Mahapatih:

Rakryan Patih merupakan Pejabat Negara paling tinggi diantara lima Pejabat Pelaksana Pemerintahan lain yang dikepalainya yaitu Rakryan Demung (Kepala Rumah Tangga Kerajaan); Rakryan Kanuruhan (penghubung dan tugas-tugas upacara); Rakryan Tumenggung (Panglima Kerajaan); Rakryan Rangga (Pembantu Panglima). Mereka menjalankan tugas yang diberikan oleh kerajaan dan mempunyai hubungan luas dengan berbagai daerah yang ada di bawah naungan kerajaan.

11. Rakryan Demung:

Rakryan Demung merupakan pejabat tertinggi kedua diantara lima Pejabat Pelaksana Pemerintahan. Rakryan Demung bertugas mengatur Rumah Tangga Kerajaan.

12. Rakryan Kanuruhan:

Rakryan Kanuruhan merupakan pejabat tertinggi ketiga di antara lima Pejabat Pelaksana Pemerintahan. Rakryan Kanuruhan melaksanakan tugas-tugas protokoler dan bertugas sebagai penghubung diantara para pejabat kerajaan

13. Rakryan Tumenggung:

Rakryan Tumenggung adalah Pejabat Pelaksana Pemerintahan Bidang Militer, beliau adalah Panglima Tentara Kerajaan, sebagai Panglima Perang Kerajaan, Rakryan Temenggung bertugas langsung membawahi para Senopati (Kepala Pasukan Kerajaan). Rakryan Temenggung bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan